Pesisir Barat, KabarSejagat.com– Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Ngejalang, Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat pada Senin (17/3/2025).
Rakor dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan sekaligus dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai sinergi di berbagai sektor, termasuk agraria/pertanahan, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, serta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan 3 juta rumah.
Bupati Dedi Irawan, didampingi oleh Wakil Bupati, Irawan Topani, S.H., M.Kn., bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, turut menyimak jalannya rapat yang melibatkan sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengingatkan pentingnya akselerasi program prioritas nasional, terutama PKG dan pembangunan 3 juta rumah, yang memerlukan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.
Wamendagri menegaskan bahwa keberhasilan program PKG sangat bergantung pada tiga faktor utama: instruksi tegas kepala daerah, ketersediaan data yang akurat, dan alokasi anggaran yang memadai. “Kami berharap kepala daerah dapat memastikan anggaran seperti BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) tersedia untuk mendukung program-program ini,” ujar Bima Arya.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, juga menambahkan bahwa PKG, yang diluncurkan pada 10 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari bayi hingga lansia. Ia mengungkapkan dua model utama dalam pelaksanaan PKG, yaitu di puskesmas pada saat ulang tahun dan melalui sekolah-sekolah saat ajaran baru.
Menkes juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk terus mengarahkan OPD dan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa dan kader Posyandu, dalam menjalankan program ini dengan maksimal. “Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kita harus mencegah penyakit sebelum terjadi,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
Selain PKG, program pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus utama dalam rakor ini. Bima Arya Sugiarto kembali menegaskan pentingnya pemda untuk mengidentifikasi ketersediaan lahan, mengalokasikan anggaran melalui APBD, dan memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pengawasan terhadap kualitas pembangunan rumah juga harus menjadi prioritas, dengan memastikan semua pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sri Haryati, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP), menambahkan bahwa program 3 juta rumah yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Program ini terdiri dari pembangunan 1 juta rumah di kawasan perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.
Untuk mendukung kelancaran program ini, pemerintah telah menghapus berbagai biaya, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), yang mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam program rumah.
“Semua kemudahan ini berkat dukungan luar biasa dari Mendagri, yang telah mendorong kami untuk menghapuskan biaya-biaya yang selama ini menjadi hambatan,” pungkas Sri Haryati.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program PKG dan pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan di Pesisir Barat serta seluruh Indonesia. (Joni)
