Lampung Barat, KabarSejagat.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik di tingkat pekon, kecamatan, maupun kabupaten, memang menjadi agenda rutin setiap tahun. Namun, masyarakat kini mulai mempertanyakan sejauh mana hasil dari Musrenbang tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Harapan mereka, hasil dari setiap Musrenbang bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan ada bukti dan realisasi sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Selama ini Musrenbang hanya menjadi agenda tahunan, tanpa ada tindak lanjut yang jelas terhadap apa yang telah disampaikan masyarakat, baik itu di tingkat Pekon, kecamatan, atau kabupaten.”
Keluhan-keluhan masyarakat semakin memuncak ketika melihat fakta bahwa hingga kini masih banyak masalah yang belum terselesaikan, seperti infrastruktur jalan yang rusak parah dan bencana alam, khususnya tanah longsor yang terus terjadi di berbagai wilayah, terutama di Kecamatan Way Tenong. Kondisi ini seakan menambah panjang daftar ketidakpastian yang belum ada penyelesaian.
“Saya berharap Musrenbang tahun 2025 untuk periode tahun 2026 ini bisa menjadi momentum perubahan. Semoga usulan-usulan prioritas yang telah diajukan dapat segera direalisasikan demi kemajuan kabupaten Lampung Barat,” harap warga tersebut.
Dari hasil pantauan tim media ini, beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, seperti tanah longsor di Pasar Senen Pekon Karang Agung dan tanah longsor yang menghancurkan rumah di Mutar Alam, hingga kerusakan jalan yang parah di berbagai titik seperti jalan menuju Mabar Jaya, telah diajukan beberapa tahun lalu. Sayangnya, hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan atau tindakan nyata dari pemerintah.
Pembangunan yang telah tertunda ini menambah rasa frustrasi di kalangan masyarakat yang berharap agar Musrenbang tidak hanya sekadar formalitas, melainkan harus membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Semoga Musrenbang tahun 2025 untuk periode 2026 ini bisa lebih efektif, dengan bukti nyata yang menunjukkan bahwa aspirasi rakyat benar-benar didengar dan diwujudkan demi kesejahteraan bersama. (Kodri)
