Ditambahkan, negara-negara maju saat ini sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Karenanya, para pengurus Korpri yang umumnya para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal itu sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. “Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi,” tegas Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.
Meritokrasi harus dapat dilakukan karena bertujuan antara lain merekrut ASN secara professional, mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karir ASN, perlindungan karir ASN, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, dan penghargaan untuk memotivasi ASN.
Lebih jauh dikatakan, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar dimaksud, selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Persisnya pada Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Hajat tersebut merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang wajib disukseskan bersama. “Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” ucap Ketua DP
Masih kata Ketua DP Korpri Pesibar, Korpri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Ia mengimbau agar seluruh anggota Korpri terus berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diminta juga keluarga besar Korpri untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme.
“Berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan,” papar Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.
