Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam upaya penanganan kawasan kumuh. Bertempat di Ruang Ngejalang, Gedung Marga Sai Batin, Selasa (22/7), digelar rapat penting bertajuk pembahasan laporan pendahuluan penyusunan profil kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Rapat dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Pemkab Pesibar, Drs. Gunawan, M.Si., dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Provinsi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pesibar Ir. Armand Achyuni, tim konsultan penyusun, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Gunawan menekankan pentingnya data yang akurat dan menyeluruh dalam penyusunan profil kawasan kumuh. “Langkah ini bukan sekadar formalitas teknis, melainkan fondasi awal dari upaya nyata dalam mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Gunawan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi antara Pemkab dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci utama keberhasilan. “Kita harus membangun pemahaman bersama, menyusun strategi yang menyentuh langsung persoalan di lapangan, dan memastikan bahwa intervensi program benar-benar berdampak pada masyarakat pesisir,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, tim konsultan memaparkan gambaran awal mengenai titik-titik kawasan yang berpotensi dikategorikan kumuh, serta metode pendekatan lapangan yang digunakan. Tak hanya sebatas pemaparan, sesi dilanjutkan dengan diskusi aktif yang membuka ruang bagi OPD menyampaikan masukan, terutama terkait kondisi eksisting di masing-masing wilayah kerja.
Kepala DPRKP Pesibar, Ir. Armand Achyuni menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah kolaboratif ini. “Pemetaan yang akurat akan memudahkan kita merumuskan strategi pembangunan yang tepat sasaran, termasuk penataan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi,” ungkapnya.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen nasional dalam mewujudkan permukiman layak huni dan bebas kawasan kumuh. Pemerintah menargetkan pengurangan signifikan terhadap wilayah dengan indikator kumuh, utamanya di kawasan pesisir dan padat penduduk.
Dengan dimulainya penyusunan profil ini, diharapkan Pesisir Barat mampu menjadi contoh daerah yang progresif dalam menangani isu-isu urbanisasi dan pemukiman tidak layak.
“Ini bukan sekadar program, ini adalah upaya menyelamatkan generasi mendatang dari hidup dalam keterbatasan. Karena kawasan kumuh bukan hanya soal fisik lingkungan, tapi soal martabat hidup manusia,” tutup Gunawan penuh makna. (Joni)
