Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Bupati-Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., – A. Zul qoini Syarif, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda pandangan umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang rapat DPRD Pesibar, selasa (31/ 10/2023).
Rapat paripurna yang dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD tersebut, dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Ali Yudiem, S.H, dan dihadiri Staf Ahli Bupati, Pejabat Tinggi Pramata, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, para Camat, dan forkopimda Pesibar-Lampung Barat (Lambar).
Pandangan yang pertama oleh Fraksi NasDem, yang disampaikan Hendrik Gunawan. Disampaikannya, Fraksi NasDem berharap perlunya membuat skala prioritas program kegiatan dan efisiensi program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dan juga tak kalah pentingnya peningkatan kreatifitas program terpadu antar OPD sehingga percepatan dan pengoptimalan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tercapai dengan maksimal.
“Pemkab Pesibar perlu melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam peningkatan pendapatan daerah untuk mempersempit gap pendapatan daerah dan pendapatan transfer karena selama ini dukungan pendapatan Pesibar didukung dari pendapatan transfer yang mencapai Rp727.735.688,135,” ungkap Hendrik.
Dilanjutkannya, Fraksi NasDem berharap dalam meningkatkan PAD Pesibar, diperlukan kinerja yang lebih giat lagi daripada OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD. “Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, Fraksi NasDem berpendapat bahwa Pemkab Pesibar perlu melakukan langkah-langkah yang progressive terkait dengan penganggaran untuk program, kegiatan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk dapat meningkatkan kualitas SDM di Pesibar,” pinta Hendrik.
Masih kata Hendrik, Fraksi NasDem juga meminta agar OPD bekerja keras dan bergerak cepat, cermat, dan tepat serta untuk dapat menjemput bola baik di provinsi hingga pusat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang akan dicapai terpenuhi serta serapan anggaran bisa dimaksimalkan.
Pandangan berikutnya dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Mat Muhizar, bahwa pertama Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka Pemkab Pesibar hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. “Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkab Pesibar dalam mengusulkan setiap anggaran daerah agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Daerah (Perda),” ujar Mat Muhizar.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar agar melakukan koordinasi dan pembahasan dengan DPRD terkait hasil evaluasi keuangan daerah oleh Pemprov Lampung. “Poin ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati agar memilih satu dari tiga nama sesuai dengan yang telah direkomendasikan Gubernur Lampung untuk diangkat menjadi Sekda definitif,” imbuhnya.
Selain itu poin keempat, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar untuk mengambil tindakan terkait Simpang Tiga Ngambur Kecamatan Ngambur. “Poin lima, kami juga meminta Pemkab Pesibar merealisasikan Pembangunan jalan lingkar Pekon Lemong, pembangunan Pekon Lemong – Pekon tanjung Jati, Tanjung Jati- Rata Agung di Kecamatan Lemong, kemudian perbaikan jalur Melesom Kecamatan Lemong – Danau Ranau,” jelas Mat Muhizar.
Selanjutnya poin keenam, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar OPD terkait menjelaskan dan audit terkait realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan Pemkab Pesibar agar memberi penghargaan terhadap tokoh pemekaran Pesibar. Pada poin delapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta segera dilakukan peningkatan jalan Ulok Mukti menuju Bumi Ratu, SP-2 ke SP-3, SP-3 ke SP-4, serta satu jembatan kecil dan dua gorong-gorong menuju Kecamatan Ngambur.
