Bandarlampung, KabarSejagat.com – Demi mendengar respons gercep calon Gubernur Lampung nomor urut 2 Rahmat Mirzani Djausal atau yang akrab disapa Iyay Mirza, tanpa ragu menyambangi dan turut menéken spanduk penggalangan paraf gerakan solidaritas Tolak Politik Uang di Pilkada 2024, yang dihelat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung, di Tugu Adipura (Bundaran Gajah) Enggal Bandarlampung, H-6 Pilkada, Kamis (21/11/2024) petang.
“Luar biasa, Iyay Mirza sigap!” komentar spontan seorang mahasiswa asal Lampung, menemukenali dokumentasi aksi tematik prakarsa organisasi kemahasiswaan ekstra kampus warga Kelompok Cipayung Plus ini.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND Lampung Redho Balaw, si empunya hajat, mengiyakan.
“Iya bang, gerakan LMND galang solidaritas penandatanganan pakta integritas soal penolakan terhadap politik uang. LMND Lampung tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada 2024,” dia menyebut alasan menggelar aksi ini, karena dampak politik uang sungguh merusak integritas demokrasi.
Seperti tampak foto, berkostum sporty, cagub Mirza sorangan wae. Redho Balaw bilang, cagub muda ini bela rasa, bersepakat dengan aspirasi LMND, bahwa politik uang mengalihkan pemilih dari pilihan rasional berdasarkan visi misi calon kepala daerah, menjadi berdasarkan transaksi uang.
“Dan ujungnya, menciptakan ketidaksetaraan akses politik. Ini jelas memperburuk proses demokrasi, dimana hanya calon dengan kekuatan finansial besar yang akan dapat mempengaruhi hasil Pemilu, sementara suara rakyat yang lebih marjinal jadi terpinggirkan,” ujar Redho mengkuatirkan.
Dia mengutip laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa lembaga survei lain, menyebut biaya politik di Lampung untuk Pilkada 2024 dikirka mencapai sangat tinggi, total hingga Rp500 miliar per paslonkada.
Biaya tersebut, mencakup pengadaan logistik, biaya kampanye, serta distribusi politik uang yang jadi bagian dari upaya memenangkan pemilihan. “Ini menjadikan Lampung salah satu provinsi dengan biaya politik tertinggi di Indonesia, jauh melampaui angka dikeluarkan calon di banyak daerah lainnya,” kutip Redho.
Untuk pembanding imbuhnya, di Jawa Tengah yang berpopulasi lebih dari 35 juta jiwa, biaya politik per paslon hanya mencapai sekitar Rp100 miliar sampai Rp150 miliar. Di Sumatera Selatan, berpenduduk sekitar 8,5 juta jiwa, biaya politik diperkirakan hanya Rp200 miliar per paslon. Lampung kini 9,1 juta jiwa.
“Ini menggambarkan angka biaya politik amat tinggi, ciptakan ketimpangan akses politik. Ini juga menggambarkan adanya praktik sistemik yang melibatkan uang dalam setiap aspek proses politik, mulai dari kampanye sampai pemilihan. Praktik ini memperburuk demokrasi karena ciptakan ketimpangan akses politik,” bedah dia.
“Calon yang punya dana besar dapat peluang lebih menangkan Pilkada, sementara yang tak memiliki dana akan terpinggirkan. Seharusnya proses pemilihan berdasarkan gagasan kandidat, namun kini semakin bergantung pada kekuatan finansial, yang mengurangi esensi demokrasi itu sendiri,” sesal Redho, politik uang juga merusak kualitas demokrasi dengan mengalihkan partisipasi rakyat yang harusnya adil, bebas dari pengaruh finansial.
Biaya politik di Lampung menjadi contoh nyata di mana pemilihan semakin didorong oleh transaksi finansial, merusak integritas demokrasi, memperburuk sistem politik yang tidak sehat. “Ini menciptakan ketergantungan pada kemampuan finansial calon, bukan pada visi dan kebijakan mereka,” tandas dia.
Bagian lain, LMND Lampung juga menyitir Transparency International Indonesia (TII) yang juga aktif memantau dan menganalisis dampak politik uang dalam Pemilu.
“TII menyatakan politik uang dapat mengubah pilihan pemilih yang harusnya lebih rasional, sehingga menciptakan sistem politik yang lebih dikuasai oleh kekuatan uang. Akibatnya, Pemilu tak lagi cerminkan kehendak rakyat melainkan dipengaruhi faktor eksternal yang mengurangi integritas proses demokrasi.”
Di tengah praktik politik uang nan merusak ini, Redho melugaskan, generasi muda memiliki peran sangat strategis menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi Pilkada 2024, terutama di Lampung.
Sebagai kelompok yang lebih terdidik dan kritis, generasi muda memiliki potensi besar jadi agen perubahan yang memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
“Kami menyadari pentingnya peran aktif generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi, bukan hanya untuk Pilkada 2024 tapi juga sebagai manifestasi agar demokrasi kedepannya dapat berlangsung lebih sehat. Karena itu, LMND Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung berpartisipasi aktif mengawasi Pilkada, sebagai bentuk atas cita-cita tersebut,” pesan Redho.
Gerakan ini ujar dia, “bukan hanya sekadar untuk mengawasi Pilkada ini, juga sebagai langkah jangka panjang menanamkan budaya politik yang bersih dan adil,” Redho menginfo pihaknya juga ikut mengawasi Pilkada dengan kelilingi kampus PTN/PTS se-Lampung.
“Dalam kota, seperti Darmajaya, Universitas Malahayati, Institut Teknologi Sumatera, Polinela, Universitas Bandar Lampung, terakhir Unila,” sebut dia, gerakan bertujuan mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya mengawasi Pilkada dan dampak buruk politik uang terhadap demokrasi.
Bagian tujuan gerakan ini, LMND mengajak seluruh elemen masyarakat menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen bersama pastikan Pilkada bebas dari praktik curang.
“Lewat gerakan ini LMND Lampung berharap generasi muda dapat terus jadi ujung tombak dalam memperjuangkan Pemilu dan Pilkada yang adil, transparan, ciptakan sistem politik yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kekuatan uang,” tutup dia.
Setali tiga uang, cagub Mirza lugas menyebut, politik uang adalah musuh utama demokrasi.
“Praktik ini tidak hanya mencederai keadilan juga halangi lahirnya pemimpin-pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Saya dukung penuh langkah LMND Lampung yang mengajak mahasiswa melawan praktik ini. Mahasiswa adalah ujung tombak perubahan. Gerakan ini adalah langkah nyata untuk menjaga integritas Pemilu,” lugas Mirza.
Jebolan S1 Teknik Mesin Universitas Trisakti (Unsakti) Jakarta tahun 2005 ini mengintensi akan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan bersih dan adil.
“Komitmen untuk menolak politik uang tidak hanya tugas kandidat, tetapi juga tanggung jawab seluruh pemilih. Demokrasi yang sehat hanya bisa tercipta jika rakyat bersikap tegas menolak segala bentuk politik transaksional. Komitmen saya bersama dokter Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas untuk Lampung yang lebih baik,” lugas dia.
Ujung pidato, Mirza menyerukan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung.
“Masa depan Lampung ada di tangan kita. Dengan integritas, kejujuran, dan kerja keras, kita bisa wujudkan Lampung yang lebih maju tanpa politik uang. Bersama kita bisa!” pungkas dia. (Red/Muzzamil)
