Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., bersama jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), melakukan peninjauan langsung ke lokasi jembatan Way Pemerihan di Kecamatan Bangkunat yang saat ini mengalami kerusakan parah dan tidak lagi laik fungsi, Senin (14/10/2025).
Jembatan yang menghubungkan wilayah Way Haru dengan Pekon Sumber Rejo ini merupakan akses vital bagi mobilitas warga. Namun, akibat kerusakan yang semakin parah, jembatan tersebut kini tidak dapat dilalui, sehingga warga terpaksa menggunakan rakit sebagai alternatif penyeberangan.
Dalam peninjauan tersebut, Pj. Sekda didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi, S.Pd., M.M., Plt. Inspektur Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kepala Satpol-PP dan Damkar Cahyadi Moe’is, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Pj. Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya memberikan penanganan cepat terhadap permasalahan jembatan tersebut, termasuk dengan melakukan berbagai langkah koordinatif agar pembangunan bisa segera direalisasikan.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang sebelumnya sudah dilakukan. Ini juga bentuk komitmen kami bersama pimpinan daerah agar persoalan jembatan Way Pemerihan segera mendapat penanganan maksimal,” ujar Tedi Zadmiko.
Ia menjelaskan, karena jembatan terletak di dalam kawasan konservasi, proses pembangunannya membutuhkan koordinasi intensif dengan pihak BBTNBBS untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan. Pemkab, kata Tedi, melalui OPD teknis akan segera mengirimkan desain pembangunan jembatan untuk ditindaklanjuti oleh BBTNBBS.
“Harapannya, setelah langkah-langkah ini ditindaklanjuti, izin pembangunan dari pihak BBTNBBS dapat segera diterbitkan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Wilayah I Semaka BBTNBBS, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung penuh upaya Pemkab Pesibar. Namun, ia menegaskan pentingnya adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua pihak sebagai landasan hukum pembangunan di wilayah konservasi.
“Pada prinsipnya kami mendukung rencana pembangunan jembatan dan jalan ke Way Haru, tetapi perlu diawali dengan PKS agar semua aturan dapat ditaati bersama,” terang Hermawan.
Peninjauan ini menjadi langkah nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak konservasi demi mewujudkan solusi atas infrastruktur yang selama ini menjadi denyut nadi aktivitas masyarakat Way Haru. (Joni)
