Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan dan Irawan Topani, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD setempat pada Senin (14/4/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, dan dihadiri 20 dari 25 anggota dewan. Hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Forkopimda, para Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD, Mad Muhizar, S.E., menyampaikan sebanyak 20 rekomendasi penting yang menjadi catatan strategis bagi Pemkab dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sorotan pada Pendapatan Daerah dan Kerja Sama Swasta
Rekomendasi pertama menekankan pentingnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi peningkatan penerimaan pajak daerah, melalui pendataan ulang wajib pajak, kerja sama dengan pihak swasta, sistem komputerisasi, serta penetapan target PAD yang lebih terukur.
Rekomendasi kedua mendorong Pemkab untuk membuka ruang kerja sama investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP) guna mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama yang membutuhkan pendanaan besar.
Penguatan Dokumen LKPJ dan Kepatuhan Regulasi
Banang juga meminta agar penyusunan dokumen LKPJ disusun secara lebih sistematis, memperhatikan urgensi, kesesuaian redaksional antara masalah dan solusi, serta menggambarkan kinerja pembangunan secara objektif.
Fokus pada BPJS, Tapping Box, dan Sistem Perizinan
DPRD turut menyoroti pentingnya Pemkab untuk menuntaskan kewajiban pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di sektor pajak, Bapenda diminta merekomendasikan penggunaan tapping box pada sektor usaha strategis seperti restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir untuk meningkatkan transparansi transaksi.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga didorong mengembangkan sistem perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, disertai promosi investasi yang berkelanjutan.
Stabilisasi Harga, Penguatan UMKM, dan Daya Saing Wisata
DiskopUKMdag diminta mengawasi harga pasar serta menindak tegas praktik curang yang merugikan masyarakat. Dispar (Dinas Pariwisata) dianjurkan untuk melibatkan konten kreator dan strategi pemasaran digital dalam mendongkrak daya tarik wisata daerah.
Pembangunan Inklusif dan Infrastruktur Merata
Banang mendorong langkah strategis untuk mengendalikan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal menjadi salah satu prioritas.
Peningkatan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diminta fokus pada mutu layanan dan ketersediaan sarana prasarana. Sementara itu, pengelolaan sampah perlu diperkuat melalui strategi kawasan, kolaborasi lintas OPD, serta pelibatan masyarakat.
Rekomendasi juga mencakup perlunya pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kawasan wisata dan fasilitas umum, serta gerakan sadar lingkungan bersama LSM, pelajar, dan pelaku usaha lokal.
Efisiensi Anggaran dan Penataan Aset Daerah
Banang meminta Pemkab mencari solusi dalam mengatasi defisit anggaran, tidak hanya dengan meningkatkan PAD, tapi juga mengoptimalkan Dana Alokasi Umum (DAU), mengendalikan belanja, dan memperkuat efisiensi penggunaan anggaran.
Rekomendasi terakhir menekankan pentingnya penataan dan inventarisasi aset daerah yang akurat dan legal, agar seluruh aset dapat dimanfaatkan optimal dalam mendukung pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyatakan bahwa seluruh rekomendasi telah dicatat dengan serius dan akan dijadikan dasar dalam perencanaan serta penganggaran tahun berjalan dan mendatang.
“Kami sangat menghargai masukan DPRD. Ini menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan strategis yang lebih baik, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” tegas Bupati.
Rapat Paripurna ini menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Pesisir Barat yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Joni)
