Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat mulai menyusun peta jalan pembangunan daerah lima tahun ke depan lewat kegiatan Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar Jumat (2/5/2025) di ruang Ngejalang, Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar.
Konsultasi ini menjadi momen strategis bagi Pemkab untuk menajamkan visi-misi dan menyelaraskan program lintas sektor. Acara dipimpin langsung Kepala Bappelitbangda Pesibar, Syaifullah, S.Pi., didampingi Sekretarisnya, Isnaeni Aditya Marvan, S.H., M.M., serta turut dihadiri Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Andi Arafat, S.T., M.E., bersama para perencana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Syaifullah, penyusunan RPJMD adalah mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berfungsi sebagai panduan utama pembangunan daerah selama lima tahun, termasuk arah kebijakan, sasaran, dan pembiayaan. “Dokumen ini menjabarkan visi-misi kepala daerah, sekaligus menjamin kesinambungan antara rencana, anggaran, dan pelaksanaan program,” jelasnya.
Syaifullah menekankan pentingnya dokumen ini untuk memastikan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menjawab tantangan strategis lima tahun ke depan. “RPJMD bukan sekadar formalitas, tapi menjadi kompas pembangunan yang konkret,” ujarnya.
Adapun visi pembangunan Pesibar 2025–2029 ditegaskan sebagai: Terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab menetapkan sembilan program prioritas, antara lain:
- Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.
- Pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata, SDA, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang.
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
- Penguatan nilai budaya, religiusitas, dan harmoni sosial.
- Reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
- Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi.
- Perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kualitas serta profesionalisme pelayanan publik.
Konsultasi Ranwal RPJMD ini juga membuka ruang masukan dari lintas sektor agar dokumen yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, hasil konsultasi ini akan menjadi dasar penetapan RPJMD final yang akan menjadi rujukan seluruh program pembangunan hingga 2029. (Joni)
