Pesisir Barat, KabarSejagat.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), serta evaluasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat DPMPTSP, Rabu (18/6/2025).
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala DPMPTSP, Herdy Wilismar, S.H., M.M., dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait.
Dalam sambutannya, Herdy menegaskan pentingnya penyusunan SOP dan SP untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat.
“Forum ini membahas dan menyepakati SOP serta SP di berbagai sektor pelayanan publik, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MPP agar ke depannya pelayanan bisa semakin optimal,” ungkap Herdy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor-sektor yang menjadi fokus penyusunan SOP dan SP antara lain sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil. Semua sektor tersebut, menurut Herdy, merupakan bagian dari indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penyusunan mengacu pada aspek transparansi, regulasi dan kebijakan, serta akuntabilitas, dengan total 24 indikator penilaian,” jelasnya.
Terkait keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), Herdy memaparkan bahwa MPP merupakan pusat layanan terpadu yang memperluas fungsi pelayanan dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta melibatkan BUMN, BUMD, dan swasta.
“MPP bertujuan menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Konsep ini sekaligus mendekatkan masyarakat dengan penyelenggara pelayanan,” terangnya.
Evaluasi terhadap kinerja MPP, lanjut Herdy, menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kendala, kelemahan, serta peluang perbaikan.
“Melalui evaluasi ini, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kualitas layanan di MPP. Hasilnya akan menjadi dasar perbaikan pelayanan publik di masa mendatang,” pungkasnya.
Dengan adanya FKP dan evaluasi menyeluruh terhadap MPP, Pemkab Pesisir Barat menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Joni)
