Pesisir Barat, KabarSejagat.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat mengambil langkah maju dalam penanggulangan bencana dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025–2030. Penyusunan itu ditandai melalui kegiatan Lokakarya RPB, yang berlangsung Senin (7/7/2025) di Ruang Rapat Sekda Lantai 3, Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar.
Acara dibuka langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yurni Dewi, S.Pd., yang mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesibar, Drs. Imam Habibudin, M.Si., serta Dr. Nirwana Simarmata, S.Pd., M.Sc. dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA) selaku narasumber. Kegiatan juga diikuti oleh perwakilan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menandakan komitmen lintas sektor terhadap isu kebencanaan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Staf Ahli, disebutkan bahwa berdasarkan kajian risiko bencana daerah, Kabupaten Pesisir Barat menghadapi delapan jenis potensi bencana, yakni:
- Gempabumi
- Tsunami
- Banjir
- Tanah Longsor
- Cuaca Ekstrem
- Gelombang Tinggi dan Abrasi
- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
- Kekeringan
“Potensi ini tidak bisa dianggap enteng. Dokumen RPB akan menjadi pedoman kerja lintas sektor dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan,” jelas Yurni Dewi.
RPB yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar hukum dan teknis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi. RPB juga menjadi syarat penting dalam pengajuan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk ke BNPB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Yurni menegaskan bahwa dokumen ini akan menjadi rujukan utama dalam merancang infrastruktur tangguh bencana, perencanaan tata ruang berbasis mitigasi, hingga pemetaan daerah rawan yang lebih akurat.
Salah satu pesan kunci yang disampaikan dalam lokakarya adalah pentingnya perubahan paradigma kebencanaan. Tidak lagi sekadar responsif setelah bencana terjadi, melainkan mulai membangun budaya kesiapsiagaan dan tanggung jawab kolektif.
“Seringkali masyarakat berpikir, kebencanaan adalah urusan pemerintah. Padahal, faktanya, mitigasi bencana butuh keterlibatan semua pihak — mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga media,” ujar Yurni Dewi.
Keterlibatan lintas OPD dalam lokakarya ini menjadi simbol bahwa penanggulangan bencana adalah urusan lintas sektor. Perencanaan tidak hanya berada di meja teknis BPBD, tetapi menyentuh dinas pendidikan, dinas sosial, dinas PUPR, kesehatan, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat desa.
“Kami mendorong semua OPD untuk mengintegrasikan RPB ke dalam program kerja masing-masing. Mulai dari edukasi bencana di sekolah, pelatihan tanggap darurat di desa, hingga desain bangunan publik yang tahan gempa,” tambah Yurni.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap bahwa dokumen RPB ini bukan sekadar tumpukan kertas di rak birokrasi, tetapi benar-benar menjadi alat kerja yang hidup dan membumi. Pesisir Barat menargetkan menjadi kabupaten tangguh bencana dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam membangun kesiapan kolektif menghadapi risiko alam yang tak terhindarkan.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda nasional dan internasional dalam membangun wilayah yang tanggap dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko geologi dan hidrometeorologi. (Joni)
