Lampung Barat, KabarSejagat.com – Masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) di Lampung Barat tengah dihadapkan pada situasi yang penuh kecemasan setelah mendapatkan sosialisasi dari pihak TNI dan Dinas Kehutanan. Mereka diminta untuk mengosongkan kawasan Hantatai dalam waktu dua minggu, yang memicu kekhawatiran di kalangan warga yang telah lama bermukim di daerah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Jaimin, Peratin Sukamarga Kecamatan Suoh, dalam sesi tanya jawab pada acara pembinaan kepala desa atau peratin se-Lampung Barat yang digelar oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, di Gedung Pancasila, Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Barat, pada Rabu (5/3/2025).
Jaimin menyampaikan kekhawatirannya atas pemberitahuan tersebut. Warga yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada lahan di kawasan Hantatai merasa tertekan dan bingung, karena tempat itu sudah lama menjadi sumber penghidupan mereka.
“Masyarakat merasa cemas dan takut karena diminta mengosongkan tempat tinggal mereka dalam waktu yang sangat singkat. Banyak di antara mereka yang bergantung pada kawasan ini untuk bertani dan mencari nafkah,” ungkap Jaimin.
Lebih lanjut, Jaimin menjelaskan bahwa sebagian besar warga tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di kawasan tersebut. Kawasan tersebut, meskipun rawan dengan ancaman hewan buas, tetap menjadi tempat mereka mencari penghidupan.
“Keputusan ini sangat memberatkan mereka. Mereka khawatir jika harus meninggalkan tempat ini, maka penghidupan mereka akan terancam,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengimbau agar masyarakat Suoh dan BNS tidak terburu-buru panik. Dalam pernyataannya, Bupati Parosil menegaskan pentingnya menemukan solusi yang tidak merugikan warga.
“Saya meminta warga tidak panik. Kami akan berusaha mencari solusi yang bijak dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita perlu memastikan semua pihak mendapat keadilan,” tegas Parosil.
Bupati Parosil juga menyatakan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dia berjanji akan melakukan koordinasi dengan TNI dan Dinas Kehutanan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan merugikan warga.
“Kami akan pastikan hak-hak masyarakat tetap terjaga. Kami akan mencari jalan terbaik agar keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai,” ujarnya.
Parosil mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Hantatai bukanlah orang yang mencari keuntungan pribadi, melainkan hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Kami paham bahwa mereka hanya mencari penghidupan. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama,” jelasnya.
Bupati Lampung Barat itu juga mengajak pihak terkait untuk duduk bersama dan mencari solusi yang memihak pada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan keamanan kawasan tersebut. (Kodri)
