Lampung Barat, KabarSejagat.com – Tim Verifikasi Kecamatan Way Tenong, kabupaten Lampung Barat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap ll dan lll.
Seperti Selasa (12/12/2023) tim kecamatan melakukan Monev dilangsungkan di pekon Karang Agung yang di pusatkan di GSG setempat yang dipimpin kasi PMP/K Supriyono, S.E., mendampingi Camat Nowo Wibowono,S.Pd, M.Pd., bersama beberapa petugas kecamatan terkait.
Monev untuk pekon tersebut di fokuskan pengecekan fisik dan non fisik berikut administrasi realisasi kegiatan Dana Desa (DD) Anggaran Dana Pekon (ADP) tahap ll dan ADP tahap lll.
Dalam sambutannya Supriyono menyampaikan dari pengecekan yang dilakukan hasil yang didapat cukup memuaskan tentang kegiatan fisik maupun non fisik serta administrasi pekon walupun untuk realisasi tahap ketiga belum sepenuhnya selesai karena masih berjalan tahun anggaran.
Hanya saja mengikat tinggal menghitung hari lagi ditekankan kepada pemerintah Pekon Karang Agung berupaya semaksimal mungkin merealisasikan APBDes sesuai dengan tahun berjalan sehingga tidak ada kendala dalam menyongsong kegiatan tahun 2024.
“Ini adalah monitor, kami juga menekankan kepada pihak pekon agar semaksimal mungkin dapat menye lesaikan program yang ada tahun ini pada tahun yang berjalan karena banyak persiapan lain yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program Tahun berikutnya,”Ungkapnya
Sementara M. Tajab Lambarman,S.Kom., mendampingi Peratin Junaedi Sopantono,A.Md., menyampai kan ucapan terima kasih terkait monitoring tersebut yang sasarannya bukan saja melakukan pengecek kan terhadap apa yang telah dilaksanakan dan hasil yang diraih melainkan jauh lebih besar dari itu yakni memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada Aparatur Pekon dalam pengelolaan program pekon baik yang bersifat kegiatan fisik maupun administrasi.
Bahkan secara terus terang yang menjadi kegiatan rutin tim verifikasi kecamatan dan tim verifikasi kabupaten adalah momen yang juga dinantikan aparatur Pekon dalam memperluas wawasan pengetahuan bidang pemerintahan Pekon sehingga potensi-potensi kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan dapat semakin diminimalisir,” pungkasnya (Kodri)
