Pesisir Barat, KabarSejagatNew.com – Pengelolaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan penelusuran terhadap data pengadaan pemerintah, terdapat belanja yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp1,522 miliar untuk berbagai kebutuhan operasional.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai keseimbangan antara biaya operasional birokrasi dengan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penelusuran data yang dilakukan pada Rabu (12/8/2026) melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan sejumlah pos anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas, kebutuhan perkantoran, konsumsi kegiatan, kendaraan dinas, jasa, honor, hingga kebutuhan lainnya.
Dari data yang ditelusuri, anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk perjalanan dinas sekitar Rp295 juta, baik perjalanan dalam maupun luar kota.
Kemudian, belanja alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan perkantoran tercatat sekitar Rp266 juta, meliputi alat tulis, kertas, pencetakan, benda pos, serta kebutuhan administrasi lainnya.
Pos makan dan minum kegiatan mencapai sekitar Rp190 juta. Selanjutnya, terdapat anggaran kendaraan dinas sekitar Rp198 juta, yang mencakup sewa kendaraan, servis, serta kebutuhan operasional kendaraan.
Selain itu, terdapat pos jasa transaksi keuangan sebesar sekitar Rp162,4 juta, honor kegiatan sekitar Rp112,4 juta, serta jasa konsultasi senilai sekitar Rp140 juta.
Anggaran lainnya mencakup belanja pakaian dan cendera mata sekitar Rp63,7 juta, belanja sewa sekitar Rp42,6 juta, belanja kesekretariatan sekitar Rp35,52 juta, serta sewa bangunan sekitar Rp16,5 juta.
Jika seluruh pos tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp1,522 miliar.
Publik Pertanyakan Dampak Anggaran
Besarnya anggaran operasional tersebut menjadi perhatian karena Disporaparekraf memiliki cakupan tugas yang cukup luas, mulai dari sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata hingga ekonomi kreatif.
Publik tentu tidak mempersoalkan kebutuhan operasional pemerintahan sepanjang memiliki dasar penganggaran dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program. Namun, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut berkaitan dengan program serta hasil yang dapat dirasakan secara langsung.
Pertanyaan mengenai output dan manfaat belanja menjadi penting, terutama di tengah kebutuhan pembangunan dan pengembangan berbagai sektor di Pesisir Barat.
Apalagi daerah ini memiliki potensi pariwisata yang besar. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Karena itu, anggaran yang dialokasikan untuk Disporaparekraf idealnya tidak hanya menopang aktivitas administratif, tetapi juga mampu menghasilkan program produktif yang berdampak bagi masyarakat.
Bukan Sekadar Besarnya Anggaran, tetapi Manfaatnya
Sorotan terhadap anggaran tersebut bukan berarti seluruh biaya operasional harus dihilangkan. Birokrasi tetap membutuhkan anggaran untuk menjalankan pelayanan dan program pemerintahan.
Namun, persoalan yang menjadi perhatian adalah proporsi antara belanja operasional dan hasil yang dihasilkan.
Masyarakat membutuhkan transparansi mengenai dasar penganggaran, bentuk kegiatan, realisasi setiap pos, serta output yang dihasilkan dari belanja tersebut.
Dengan demikian, publik dapat melihat apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan sektor pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, setiap belanja publik dituntut memiliki dasar yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Disporaparekraf Belum Berikan Klarifikasi
KabarSejagatNews.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Disporaparekraf Kabupaten Pesisir Barat melalui pesan WhatsApp pada Rabu (12/8/2026).
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan terkait rincian anggaran tersebut, termasuk dasar pengalokasian dan hasil dari masing-masing kegiatan.
Konfirmasi tetap dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, termasuk mengenai apakah seluruh angka yang ditelusuri merupakan pagu anggaran, nilai kontrak, atau realisasi belanja.
KejarFakta.co masih membuka ruang bagi Disporaparekraf Kabupaten Pesisir Barat untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab terkait informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan informasi mengenai berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga ingin mengetahui apa hasil dan manfaat yang dihasilkan dari anggaran tersebut bagi masyarakat Pesisir Barat. (Redaksi)
