Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Inspeksi mendadak (sidak) oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yakni M. Amin Basri, Risman, dan Mad Muhizar, pada Jumat (27/12), mengungkap sejumlah proyek bermasalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Temuan ini memicu perhatian publik terkait transparansi dan kualitas pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut.
Sidak ini berfokus pada tiga proyek utama, pembangunan jalan wisata Walur-Lintik di Kecam atan Krui Selatan, pembangunan talud di belakang kantor Camat Pesisir Tengah, dan pembangu nan Gedung TP-PKK Kabupaten. Hasil temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang berpotensi merugikan masyarakat.
Amin Basri, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, menyoroti kualitas material yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut. “Material yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan di
Mad Muhizar, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pesisir Barat, turut menyampaikan kekecewaan atas kondisi jalan wisata Walur – Lintik. Menurutnya, ketebalan hotmix hanya mencapai 1 cm, jauh di bawah standar minimal 4 cm. “Ini jelas tidak memenuhi spesifikasi dan sangat merugikan masyarakat,” kata Muhizar.
Ia juga mengkritisi pembangunan talud di belakang kantor Camat Pesisir Tengah yang mengguna kan batu bulat- material yang seharusnya tidak digunakan. Talud tersebut bahkan sudah menun jukkan retakan meski baru selesai dikerjakan.
Pembangunan Gedung TP-PKK Kabupaten juga tidak luput dari kritik. Besi beton yang korosi, plafon yang rusak, serta kekurangan lainnya mengindikasikan pengerjaan yang asal-asalan. “Pro yek ini seperti dikerjakan tanpa pengawasan dan hanya mengejar waktu penyelesaian,” tambah Muhizar.
Atas temuan ini, DPRD Kabupaten Pesisir Barat berencana memanggil pihak terkait, termasuk konsultan perencanaan, pengawasan, rekanan, dan Dinas PUPR, untuk memberikan klarifikasi. “Hearing ini penting untuk memastikan bahwa proyek bermasalah segera diperbaiki dan tidak terulang di masa depan,” ujar Amin.
DPRD juga berjanji untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di kabupaten ini. “Kami tidak akan tinggal diam. Anggaran yang berasal dari pajak rakyat harus digunakan sebaik mungkin,” tegas Muhizar.
Hasil sidak ini menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infra struktur di Pesisir Barat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap kualitas pemba ngunan ke depan dapat meningkat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. (Joni/*)
