Pesisir Barat, KabarSejagat.com — Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Rabu (9/7).
Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, dan dihadiri 20 dari total 25 anggota DPRD. Sejumlah pejabat penting turut hadir, antara lain para asisten, staf ahli, unsur forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam forum itu, seluruh fraksi memberikan tanggapan kritis sekaligus apresiatif terhadap substansi visi, misi, dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen RPJMD, khususnya soal upaya mendorong Pesibar menjadi daerah sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.
Fraksi pertama yang menyampaikan pandangan adalah Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Elya Triskova, M.Sos. Ia menilai bahwa visi daerah yang digagas Pemkab Pesibar sudah cukup relevan, namun menekankan pentingnya penguatan aspek “madani dan religius” dalam bentuk program nyata, bukan hanya retorika.
Fraksi NasDem juga menyoroti isu lingkungan dan pengelolaan pariwisata, seperti penumpukan sampah di Pantai Labuhan Jukung dan buruknya transparansi retribusi. Fraksi ini mendorong adanya kolaborasi erat antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.
“Isu pengangguran, ketimpangan sosial, ketahanan pangan, hingga reformasi birokrasi juga menjadi bagian penting dalam RPJMD, dan harus dijawab dengan roadmap, indikator kuantitatif yang terukur, serta strategi pendanaan yang realistis,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Anggun Kurnia Dewi, S.M., menyatakan persetujuan terhadap RPJMD 2025–2029, seraya mengapresiasi upaya Bupati dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Namun Fraksi PDIP memberi catatan penting, khususnya pada pembukaan akses jalan dan pembangunan infrastruktur di Way Haru. Menurut mereka, hal tersebut menjadi penopang vital pertumbuhan ekonomi di kawasan terisolasi.
Selain itu, Fraksi PDIP menekankan pentingnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan eksplorasi potensi sumber daya alam (SDA) yang selama ini belum digarap maksimal.
Juru Bicara Fraksi PPP, Yeni Ernida, S.Pd., menyoroti perlunya sinergi antara RPJMD dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta mendorong percepatan pembangunan dari perbatasan Kecamatan Lemong hingga Bengkunat.
Fraksi ini juga menegaskan pentingnya OPD memiliki program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola aset secara optimal, serta mencari terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan terjebak pada rutinitas birokrasi yang normatif. Pemerintah daerah harus berani keluar dari zona nyaman,” ujarnya.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Riza Pahlevi, S.T., menyarankan agar pemerintah menggelar forum resmi bersama seluruh stakeholder dari OPD, camat, hingga desa, guna menyosialisasikan visi-misi RPJMD secara menyeluruh.
Fraksi ini memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan agroindustri, termasuk pengolahan perikanan, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan akses ke modal dan pasar.
Fraksi Golkar melalui Gusti Kadi Artawan menilai positif visi Pesibar sebagai destinasi wisata terdepan, namun mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga penyelesaian sengketa batas wilayah dengan HPT dan TNBBS, serta konflik horizontal lainnya.
Fraksi ini juga meminta RPJMD turut menguatkan kelembagaan adat dan agama sebagai bagian dari identitas “Negeri Para Sai Batin dan Ulama”. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana aspirasi dunia usaha telah diserap dalam RPJMD, termasuk pengembangan wilayah tambak dan potensi perkebunan sawit.
Terakhir, Fraksi Amanat Indonesia Raya melalui Sahrul Jaya, S.E., menyatakan dukungan penuh terhadap visi Bupati Pesibar dan menekankan pentingnya realisasi janji politik dalam bentuk pembangunan konkret.
Mereka mengingatkan soal tantangan pendanaan dan mendorong efisiensi anggaran yang bijaksana serta kerja maksimal seluruh OPD.
“Kami yakin, dengan sinergi dan komitmen yang kuat, RPJMD 2025–2029 akan menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan Pesibar yang sejahtera dan unggul,” pungkas Sahrul Jaya.
Menutup rapat paripurna, Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan masukan yang konstruktif.
“Semua ini akan menjadi bahan penting dalam menyempurnakan RPJMD agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ini bukan hanya dokumen, melainkan kompas pembangunan lima tahun ke depan,” tegasnya. (Joni)
