Pesisir Barat, KabarSejagat.com – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., secara resmi membuka kegiatan koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta perkawinan anak. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berbagai lintas organisasi, serta unsur Forkopimda, dan dihadiri pula oleh narasumber utama, Reno Hanafi Arif, S.H.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak. “Pemkab Pesibar berkomitmen mendukung visi nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Choiri Fauzi, untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak, yang merupakan bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkeadilan dan berkarakter,” ungkapnya.
Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, ABH, dan perkawinan anak, menurut Wakil Bupati, bukan hanya persoalan sektoral, melainkan masalah kemanusiaan yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH), lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus bersinergi dalam menangani masalah ini secara komprehensif,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Irawan Topani juga menekankan bahwa meskipun Pesisir Barat relatif lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi ancaman yang tidak boleh dianggap sepele. “Data nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Meskipun Pesibar lebih kecil, kita tidak bisa menganggap remeh masalah ini,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga digital, dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menciptakan kebijakan yang tepat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut secara tuntas. “Melindungi perempuan dan anak adalah cerminan peradaban suatu daerah. Daerah yang mampu melindungi perempuan dan anak adalah daerah yang beradab dan berkemajuan,” tuturnya.
Selain itu, Irawan Topani juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terkait dengan penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga pembangunan sistem pencegahan yang kuat melalui pendidikan keluarga, literasi digital, penguatan nilai agama dan budaya, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergi dalam upaya ini. “Mari jadikan kegiatan hari ini sebagai langkah nyata, bukan hanya forum seremonial, untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam melindungi perempuan dan anak,” ajaknya.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di Pesisir Barat. (Joni)
