Pesisir Barat, KabrSejagat.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi dan program penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Pesibar, Drs. Zukri Amin, M.P., saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program Nasional Tiga Juta Rumah, secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (14/7/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Zukri Amin turut didampingi oleh Plt. Kabag Perekonomian, Antoni Wijaya, S.IP., M.M., unsur Forkopimda, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, sebagai forum rutin mingguan yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi inflasi di daerah serta memastikan langkah strategis pemerintah berjalan secara konsisten dan efektif.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kelancaran distribusi logistik.
“Inflasi daerah harus kita tekan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita juga harus pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tetap tumbuh positif melalui strategi yang konkret dan terukur,” jelasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Zukri Amin menyampaikan bahwa Pemkab Pesisir Barat siap menjalankan peran aktif dalam mendukung kebijakan nasional, baik dalam pengendalian harga kebutuhan pokok maupun penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Pemkab Pesibar berharap sinergi antara pusat dan daerah terus ditingkatkan. Kami berkomitmen menjaga kestabilan ekonomi serta mendukung program prioritas nasional seperti penyediaan tiga juta rumah, khususnya bagi masyarakat di wilayah Pesisir Barat,” ungkap Zukri.
Partisipasi aktif ini menjadi bukti bahwa Pemkab Pesibar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga proaktif dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. (Joni)
